Melawan Penjajahan Pasar


Hari raya Idul Fitri sudah semakin dekat. Pada saat bersamaan, perayaan Hari Ulang Tahun kemerdekaan RI juga digelar. Ada fenomena menarik yang mempertemukan keduanya. Yaitu fenomena ketidakmampuan negara dalam mengendalikan pasar. Perayaan kemerdekaan dalam kondisi masyarakat yang terjajah. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana pemecahannya?

Melonjaknya permintaan menjelang lebaran membuat pasar memiliki peluang yang sangat luas untuk semakin membuat orang bergantung kepadanya.
Menyambut lebaran, banyak orang berencana merayakan bersama keluarga. Baik keluarga yang dekat maupun yang jauh. Bagi yang memiliki keluarga yang jauh, apalagi luar pulau, tentunya harus merencanakan perjalanan jauh-jauh hari. Jika tidak maka hampir bisa dipastikan tidak akan bisa merayakan lebaran bersama keluarga. Karena tidak bisa mendapatkan tiket transportasi atau macetnya arus lalu-lintas. Masalah tiket ini hanya satu masalah dari banyak masalah yang harus dihadapi masyarakat Indonesia menjelang Lebaran.

Sudah menjadi rahasia umum, jika permintaan bertambah dan barang terbatas, maka otomatis harga akan naik. Demikian juga dengan biaya perjalanan pada hari raya idul fitri tahun ini. Kenaikan tiket perjalanan sudah terasa bahkan sebulan sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri 1433 H ini. Kenaikan hargai-harga lainnya juga sudah terasa beberapa minggu sebelum lebaran datang.

Fenomena ini hampir setiap tahun terjadi, namun hingga saat ini Pemerintah Indonesia tidak bisa (atau tepatnya tidak mau) mengatasinya. Hukum pasar yang berlaku tersebut selalu dianggap lumrah terjadi. Hukum pasar tersebut semakin merajalela dan semakin merambah ke semua lini kehidupan masyarakat Indonesia.

Keberadaan pemerintah sebagai pengelola negara, semakin hari semakin menunjukkan kelemahannya dalam menghadapi laju pergerakan pasar. Mulai dari mengontrol dan mengendalikan kenaikan harga, ketersediaan barang, transportasi, dan lain-lain. Pemerintah selalu saja tidak semakin baik mengendalikannya. Bahkan kadang terasa ikut dalam permainan pasar demi kepentingan segelintir oknum. Dan parahnya, masyarakat Indonesia tidak merasa terjajah oleh pasar. Meskipun keluhan-keluhan terjadi dimana-mana berkaitan dengan kesulitan mengakses transportasi, naiknya herga-harga, dan lain-lain. Padahal masyarakat Indonesia yang menjadi korbannya. Masyarakat Indonesia menjadi korban dari pasar yang seenaknya sendiri bermain demi keuntungannya. Masyarakat Indonesia terjajah oleh Pasar. Kedaulatan ekonomi RI terancam. Dan pihak yang diberi mandat sebagai penjaga kedaulatan RI juga tidak bisa berbuat apa-apa.

Disadari atau tidak, hukum pasar sudah menjadi hukum yang menguntungkan satu pihak, yaitu penjual atau penyedia layanan. Penjual, baik barang atau jasa, dengan bebas menentukan harga bagi barang yang dijual. Sementara itu pemerintah (entah disengaja atau tidak) makin tidak berdaya menghadapi berlakunya hukum pasar ini. Bahkan hukum pasar saat ini sudah menjalar di berbagai sendi pengelolaan negara. Kosa kata yang dipakai untuk membuat kebijakanpun kosa kata yang banyak diambil dari hukum pasar. Misalnya, pelaksanaan pelayanan masyarakat dianggap sebagai suply and demmand (ketersediaan dan permintaan). Sebagaimana berlaku dalam hukum pasar. Pelayanan hanya dipandang sebagai pemenuhan permintaan, bukan lagi sebagai pemenuhan kewajiban dan
Pelaksanaan mandat yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan, hampir sebagian besar bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, agar masyarakat memiliki kemampuan daya beli. Budaya diarahkan sebagai objek peningkatan pendapatan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pemakaian kosa kata hukum pasar dalam kebijakan pemerintah.

Pemerintah, berdasarkan UUD 1945, dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Merujuk dasar pembentukan tersebut, Pemerintah dengan berbagai unsur, merupakan petugas yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk menjaga kemerdekaan bangsa ini. Bebas dari segala bentuk penjajahan dan tekanan dari pihak manapun. Baik fisik, sosial, maupun budaya. Ketegasan, kepastian, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat Indonesia sangat dibutuhkan dari pemerintah/negara untuk mengendalikan mencengkeramnya hukum pasar. Pemerintah seyogyanya memiliki sikap yang jelas dan tegas untuk melindungi rakyat Indonesia.

Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah dengan kewenangannya untuk mengendalikan pasar adalah dengan pengendalian kenaikan harga yang tegas dan berpihak pada masyarakat luas, penegakkan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, reformasi birokrasi, dan nasionalisasi aset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sementara di lain sisi, masyarakatnya juga harus berupaya membangun kemandirian, meningkatkan semangat saling membantu atau gotong royong, dan meningkatkan semangat kemampuan dan kecintaan pada milik sendiri.

Akhirnya, dalam rangka memperingati Kemerdekaan RI yang ke 67 ini, mari kita bersama berjuang membebaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap pasar dan bangsa lain. Mari kita bangun bangsa yang mandiri, berkedaulatan ekonomi, dan bebas menentukan nasib sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun.

Perjalanan dari Kupang ke Solo, 17 Agustus 2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s