Belajar dari BBM Kencing


Kejadian penggerebekan BBM Kencing yang dilakukan oleh sejumlah warga seperti yang dimuat oleh SOLOPOS 17/11/2011 seharusnya harus menjadi perhatian oleh semua pihak. Bukan hanya kasus BBM kencingnya saja, namun juga hal-hal dibalik kejadian tersebut. Kasus BBM Kencing ini tidak hanya terjadi pada saat ini saja. Kejadian ini pernah muncul di media massa pada bulan maret 2011. Kejadian semacam ini juga tidak hanya terjadi di Solo dan sekitarnya saja. Kejadian serupa pernah terjadi juga di wilayah Kepulauan Riau dan wilayah lain. Tidak hanya di darat, kejadian semacam ini juga pernah terjadi di laut. Kejadian-kejadian tersebut seharusnya memberikan pelajaran berharga kepada kita dalam menanggulangi penyimpangan pengelolaan negara yang pada akhirnya akan merugikan negara dan masyarakat.


Pertama, lambannya upaya penegakan terkait dengan kepentingan publik. Pengaduan terhadap BBM Kencing ini di wilayah Solo dan sekitarnya pernah dilakukan pada bulan Maret 2011. Namun mengapa pada tujuh bulan setelahnya terulang kasus yang sama? Apakah kasus tersebut sudah selesai atau hanya mati suri? Lambannya penyelesaian atas sebuah pengaduan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan kepentingan publik seringkali memakan waktu yang panjang dan tidak kunjung selesai. Hal ini membuat masyarakat, khususnya masyarakat yang mengadu, menjadi tidak sabar dan bertindak sendiri. Selain karena merasa tidak direpon, masyarakat juga tidak mengetahui standar waktu penyelesaian sebuah kasus yang diadukan oleh masyarakat. Lambannya penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat seperti ini juga terjadi pada kejadian-kejadian yang lain. Seperti misalnya, penyelesaian aduan masyarakat terkait dengan kasus korupsi, pungutan liar, dan lain-lain. Penyelesaiannya seringkali tidak jelas waktunya. Respon serta penyelesaian yang cepat, tuntas dan berkeadilan, harus selalu menyertai upaya penegakan hukum di negeri ini.
Kedua, masih kentalnya paradigma menunggu bola dalam penegakan hukum. Paradigma penegakan hukum masih didominasi dengan adanya laporan dari masyarakat. Banyak kejadian yang justru terungkap oleh masyarakat dan media massa. Ada istilah “kecolongan” untuk mengungkapkan kondisi tersbut. Cukup banyak kejadian justru meledak di media massa sebelum diketahui oleh penegak hukum. Fungsi kelembagaan untuk penanggulangan perlu dioptimalkan. Paradigma tunggu bola perlu diubah menjadi jemput bola. Dalam ranah ini, kerjasama antar pihak menjadi penting dilakukan. Meminjam istilah dalam bidang kesehatan, upaya kuratif dan rehabilitatif masih menjadi paradigma utama dalam penegakan hukum. Sementara upaya preventif dan promotifnya masih kurang intensif dilakukan. Upaya kuratif dan rehabilitatif lebih banyak berperan pada penegakan sistem dan aturan, sedangkan upaya preventif dan promotif lebih banyak berperan pada perubahan perilaku.

Ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Menurunnya kepercayaan masyarakat ini memunculkan tindakan sebagaimana yang terjadi pada kasus BBM Kencing. Karena pelaporan masyarakat yang sudah dilakukan oleh masyarakat pada bulan Mei 20011 tidak segera mendapatkan penanganan serius dan masih berulang kejadiannya, maka masyarakat berinisiatif melakukan penindakan sendiri. Di satu sisi, menurunnya kepercayaan ini membuahkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengawasi fenomena dan kejanggalan yang terjadi di lingkungannya. Kesadaran pengawasan ini akan berdampak positif apabila dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang berwenang. Kesadaran pengawasan masyarakat tersebut harus terus ditingkatkan. Kesadaran pengawasan tersebut melengkapi kesadaran wilayah dalam diri masyarakat. Sehingga tidak hanya fenomena saja yang diawasi, namun juga pengawasan yang terencana pada tahapan-tahapan pembangunan yang ada.

Keempat, lemahnya pengawasan para pihak dalam penegakan hukum. Kejadian BBM Kencing itu menunjukkan masih lemahnya pengawasan dari pihak perusahaan. Lemahnya pengawasan ini membuka peluang terjadinya kebocoran. Pihak perusahaan pastinya memiliki mekanisme pengawasan dan quality control terhadap kinerja pegawainya. Pihak perusahaan pasti juga sudah memiliki mekanisme pengawasan barang produksinya. Meskipun barang tersebut merupakan hasil produksi perusahaan, namun karena barang tersebut menguasai hajat hidup orang banyak dan barang kebutuhan publik, maka masyarakat memiliki hak untuk ikut mengawasinya. Masyarakat seharusnya sudah tidak perlu turun tangan sendiri, jika pemerintah, sebagai pihak yang yang diberikan mandat oleh masyarakat, sudah bisa melindungi kepentingan masyarakatnya dan perusahaan menjalankan mengoptimalkan bagian-bagiannya. Baik pemerintah maupun perusahaan pastinya sudah membuka jalur pengaduan masyarakat. Namun apakah jalur pengaduan tersebut sudah berfungsi optimal? Hal tersebut perlu dievaluasi lebih mendalam. Jika jalur tersebut memang sudah optimal, masyarakat tentunya bisa menyampaikan fenomena yang terjadi, masalah pelayanan yang dihadapi, kritikan, bahkan saran kepada para pihak yang berkepentingan. Bahan-bahan yang dihasil melalui jalur tersebut padahal bisa dipakai sebagai perbaikan kebijakan dan layanan perusahaan.

Kelima, pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan belum optimal dilaksanakan. Pelibatan masyarakat yang selama ini dilakukan masih banyak dari sektor mitra usaha perusahaan dan pemerintahan. Sementara dari sektor pengguna belum banyak dilibatkan oleh perusahaan. Masyarakat sebagai bagian dari stakeholeders pertamina sangat penting perannya untuk kemajuan perusahaan. Terlebih, Pertamina merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara. Tentunya saham terbesarnya adalah milik negara. Sehingga dalam posisi ini peran masyarakat tidak hanya sebagai pengguna, namun secara tidak langsung juga sebagai pemilik saham. Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk melaporkan kondisi pengelolaan dan kemajuan usahanya kepada Negara. Terlebih dengan munculnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib melaporkan secara berkala informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 9 Ayat 2).
Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 7 Desember, kelima pelajaran berharga tersebut menjadi catatan berharga terhadap penanggulangan korupsi, khususnya di Kota Surakarta. Kita tidak usah menunggu terjadinya kejadian-kejadian yang lain untuk terus memperbaiki kondisi kehidupan bernegara ini. Sehingga cita-cita kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia bisa segera tercapai.

2 responses to “Belajar dari BBM Kencing

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s